Profil OPD

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera;

2) Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera;

4) Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


LANDASAN HUKUM

1.   UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2.   UU No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

3.   PP No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

4.   PP No. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

5.   UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

6.   Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

7.   Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

9.   Peraturan BKKBN No.163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau No.4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

11. PERGUB No. 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau


STRUKTUR ORGANISASI